Rakerkesnas Bicarkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

 

28 Jun 2007

Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) semester pertama tahun 2007 telah dilaksanakan Departemen Kesehatan di Hotel Quality Solo, tanggal 24-26 Juni 2007. Dibuka dan ditutup oleh Menteri Kesehatan, agenda presentasi serta tanya-jawab Menkes dengan peserta pertemuan ini, menjadikan Rakerkesnas sebagai media efektif komunikasi langsung antara Menteri Kesehatan dengan jajaran kesehatan se-antero wilayah Indonesia.

Pertemuan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dua kali dalam setahun ini juga menjadi wadah saling berkoordinasi, berkomunikasi, dan tukar-menukar informasi sekitar 1600 pelaku pembangunan kesehatan dan pendukung sektor kesehatan di Indonesia. Selain para pejabat Depkes, Kepala Dinas Kesehatan dan direktur rumah sakit dari setiap kabupaten dan propinsi di Indonesia, turut hadir Ketua dan Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, serta wakil-wakil dari instansi terkait, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, PT Askes, perwakilan UNICEF, WHO dan World Bank, ketua-ketua Kolegium Kedokteran/Kedokteran Gigi.

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan tetap menjadi tema Rakerkesnas dengan sub tema meningkatkan efisiensi & efektifitas dan menata alokasi serta utilisasi anggaran kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan merata. Tema ini dipilih mengingat akses dan mutu pelayanan kesehatan tetap menjadi tantangan utama pembangunan kesehatan Indonesia. Apalagi, kini sumber-sumber anggaran pembangunan yang masih terbatas sehingga jajaran kesehatan harus lebih cermat menata alokasi anggarannya demi tersedianya anggaran secara proporsional untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Dari bahan-bahan yang disajikan, tanya-jawab, pembahasan dan diskusi Rakerkesnas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

* Standar Pelayanan Minimum (SPM) perlu lebih dimanfaatkan sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata, dengan menjadi alat penilai kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan, termasuk pembiayaan dan sumber daya daerah lainnya.
* Pengembangan penyusunan formula alokasi anggaran perlu menjamin pengalokasian anggaran pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria antara lain kapasitas fiskal daerah, alokasi APBD, Manajemen Kesehatan Daerah dan berbagai faktor penentu lain.
* Pemantapan pelaksanaan program prioritas antara lain Desa Siaga, Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan program pengendalian penyakit menular (Malaria, HIV/AIDS, DBD, Avian Influenza dan TB Paru).

Desa Siaga dapat dikembangkan melalui pendekatan strategis seperti pengembangan Polindes (Pondok Persalinan Desa) menjadi Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), pembangunan baru melalui optimalisasi DAK (Dana Alokasi Khusus), penyediaan SDM bersumber lokal dan Optimalisasi berbagai sumber pembiayaan. Pengalaman Kabupaten Donggala, menunjukkan bahwa komitmen yang kuat dari para pemimpin di setiap tingkatan administrasi, dari propinsi, kabupaten sampai kecamatan, sangat diperlukan untuk membangun Desa Siaga.

Berkaitan dengan program Askeskin di Puskesmas, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin diarahkan pada pelayanan kesehatan dasar dan persalinan. Perbaikan pengelolaan Askeskin perlu diupayakan melalui berbagai aspek/cara, di antaranya dengan perbaikan pengelolaan keuangan lewat penyaluran dana langsung Puskesmas dan jaringannya melalui Kantor Pos. Untuk rumah sakit, selain perbaikan sistem verifikasi pengelolaan dana Askeskin, diperlukan pula perbaikan mekanisme klaim pembayaran oleh PT Askes. Selain itu diperlukan penambahan kapasitas fisik rumah sakit yaitu penambahan kapasitas tempat tidur kelas III dan penambahan kapasitas SDM Kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Berdasar pengalaman Puskesmas di kabupaten Natuna, maka perlu lebih diperhitungkan faktor-faktor transportasi dan sebaran penduduk, keberadaan tenaga kesehatan, kebiasaan mencari pelayanan kesehatan masyarakat dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan.

Sejak tahun 2005-2006, program Askeskin telah mencakup 60 juta penduduk miskin dan hampir miskin. Jumlahnya meningkat menjadi 76,4 juta jiwa untuk tahun 2007. Pemanfaatannya pun terus meningkat. Pada tahun 2006, jumlah kunjungan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas mencapai sekitar 110 juta kunjungan, kunjungan rawat jalan tingkat lanjut di RS mencapai hampir 7 juta kunjungan dan pemanfaatan rawat inap tingkat lanjut di RS mendapai hampir 1,6 juta orang. Selain itu, masyarakat miskin mendapatkan akses pelayanan kasus khusus seperti pertolongan persalinan, haemodialisa, operasi jantung dan operasi Caesar.

Untuk penanggulangan penyakit menular, khusus Tuberkulosis (TB) Paru, diusahakan agar Case Detection Rate TB Paru meningkat hingga lebih dari 70%. Seluruh penderita DBD dan Avian Influenza/Flu Burung perlu mendapat penanganan, kemudian seluruh penderita Malaria mendapatkan pengobatan dan seluruh Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) perlu mendapat pertolongan Anti Retroviral Treatment (ATR).

Apotek Rakyat dan Obat Rakyat Murah dan Berkualitas adalah kebijakan-kebijakan baru yang disosialisasikan ke seluruh peserta pertemuan. Selain itu, pada akhir pertemuan, Depkes meluncurkan d Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) yang biasa disebut Case-mix berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1663/Menkes/SK/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang Penetapan DRG-Case-mix di 15 Rumah Sakit Vertikal. Juga ditetapkan 15 Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan SK Menteri nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 UPT Vertikal Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.